Pimpinan Cabang Ikatan Muhammadiyah Makassar Berunjuk Rasa Mengingatkan Janji Presiden untuk Evaluasi Depo Pertamina se-Indonesia

Makassar, Senin, (26/06/2023) - Sebanyak Puluhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Makassar turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan mereka terhadap janji dan komitmen Presiden untuk evaluasi depo Pertamina se-Indonesia.

Dalam aksi yang berlangsung di depan kampus Unismuh Makassar  

yang terletak di Jalan Sultan Alauddin, para mahasiswa membawa spanduk dengan tulisan Mengingatkan Janji Presiden untuk evaluasi depo Pertamina se-Indonesia tersebut. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk menunaikan janjinya yakni mengevaluasi seluruh Depo Pertamina di Indonesia.

Jendral Lapangan sekaligus Ketua Umum Terpilih PC IMM Kota Makassar, Elbu Bahtiar, menilai bahwa Depo Pertamina Makassar menjadi ancaman nyata keselamatan warga setempat, lantaran berdekatan dengan pemukiman warga.

“Berdasarkan hasil kajian kami, Depo Pertamina Makassar telah melanggar standar operasional prosedur, salah satunya jarak Depo Makassar dengan pemukiman warga yang sangat dekat.” ujarnya.

Dia juga menambahkan, “Jarak antara Depo Pertamina Makassar dari bangunan rumah warga hanya berkisar 19 Meter. Kondisi ini tidak sesuai dengan standar acuan Pertamina sendiri yakni American Petroleum Institute (API) dengan jarak minimum 60 meter,” lanjutnya.

Kader IMM Kota Makassar mengatakan ledakan di Depo Plumpang Jakarta Utara seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh Depo Pertamina di Tanah Air, termasuk Depo Pertamina di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

“Peristiwa ledakan plumpang di Jakarta cukup menjadi warning bagi depo Pertamina di seluruh Indonesia terkhusunya depo Pertamina Makassar, apalagi terjadi ledakan di depo Makassar pada tahun 2009 lalu.” ungkap Jendral Lapangan.

IMM Kota Makassar menegaskan bahwa pihak Pertamina Makassar harus taat dalam menjalankan instruksi Pemerintah.

“Jelas, ini merupakan ancaman nyata dan berdasarkan itu Depo Pertamina Makassar harus mengikuti instruksi Presiden Jokowi yang disampaikan oleh Menteri BUMN bapak Tohir untuk mengkaji dan meninjau kembali Depo Pertamina di Indonesia," ujarnya.

Rentetan peristiwa kebakaran dari beberapa fasilitas pertamina, diantaranya kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. Lalu terbakarnya kapal tanker MT Kristin pengangkut bahan bakar minyak (BBM) di perairan Maratam, Nusa Tenggara Barat dan yang terbaru meledaknya kilang minyak Pertamina Refinery Unit (RU) Dumai, Riau, yang ditotal jumlah korbannya mencapai kurang lebih 59 korban jiwa.

Kejadian ini tentu tidak terlepas dari kurang terpenuhinya standar operasional yang telah ditetapkan sebagai saving controling. Salah satu diantaranya adalah ledakan yang menyebabkan kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara yang memakan korban kurang lebih 33 jiwa. Salah satu penyebab jatuhnya beberapa korban ialah dekatnya jarak Depo Pertamina Plumpang Jakarta dan pemukiman warga.

Merespon peristiwa tersebut, Presiden Jokowidodo menilai perlu adanya relokasi terhadap pemukiman warga juga depo pertamina. Presiden menambahkan pemukiman penduduk yang berada disekitar lokasi Depo Pertamina termasuk zona berbahaya. Oleh karena itu, ia memerintahkan Mentri BUMN untuk melakukan evaluasi dan Audit lokasi-lokasi Depo pertamina diseluruh Indonesia yang menyimpan bahan bakar agar tidak terulang kejadian yang serupa.

Instruksi presiden bernilai positif, namun sayangnya sampai detik ini belum ada tanda tanda pengimplementasian. Tidak perlu jauh, di Kota Makassar sendiri memiliki Depo Pertamina yang menampung bahan bakar skala besar dan posisinya saat ini sangat tidak memenuhi Standar Operasional diantaranya adalah jarak dengan pemukiman warga.

Atas dasar itu, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Makassar menuntut agar sekiranya :

1. Jalankan atau penuhi janji Presiden terkait instruksi untuk evaluasi Depo Pertamina yang memenuhi standar operasional.

2. Menekankan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar penggulangan terhadap Depo Pertamina Makassar yang tidak memenuhi standar operasional, khususnya perihal jarak kilang minyak dengan pemukiman warga.

Penulis : Once Days (Redaktur Pelaksana IMM Kota Makassar)