Nurani yang Telah Mati

Table of Contents

Pada beberapa waktu lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kebijakan ini diterbitkan ditengah naiknya pajak rakyat, tingginya angka pengangguran, minimnya gaji guru, dan beberapa problem besar lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian peran DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat yang mampu menyuarakan keresahan rakyat serta mendahulukan kepentingan rakyat (artinya problem besar rakyat harus diselesaikan terlebih dahulu) sebelum kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja (seperti tunjangan tadi).

Fungsi legislatif yang dijalankan oleh DPR seharusnya menghasilkan undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat. Namun, beberapa waktu terakhir kebijakan-kebijakan atau bahkan rancangan undang-undang (RUU) justru dinilai merugikan rakyat. 

Sebagai contoh, RUU TNI yang menyatakan bahwa TNI dapat memperluas militer di sektor sipil. Masyarakat menilai RUU ini justru malah memberikan rasa tidak aman dan takut untuk bersuara. Beberapa kali masyarakat mengadakan demo dengan skala besar, namun para pejabat DPR hanya diam bahkan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Masyarakat dan media dibungkam. Influencer dibayar 150 juta hanya untuk membantu pemerintah dalam menyebarkan informasi kedamaian (yang dinilai hanya pencitraaan), namun disisi lain gaji guru bahkan tidak ada 10% nya. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dari pemerintah sudah tidak berpihak pada rakyat dan peristiwa yang terjadi memperjelas bagaimana sistem demokrasi di Indonesia sudah sangat lemah.

Pada 26 Agustus 2025, demokrasi sedang diperjuangan oleh masyarakat melalui gerakan aksi demo yang berada di depan gedung DPR RI. Awalnya, demonstran hanya menuntut dibatalkannya kenaikan tunjangan DPR. Namun, sikap anarkis yang diperlihatkan oleh aparat kepolisian justru memperbesar api kemarahan rakyat. Video viral yang menunjukkan mobil brimob melindas driver ojek online berusia 21 tahun bernama Affan Kurniawan (yang hanya mengantarkan makanan kepada customer nya), adalah peristiwa yang menunjukkan jika nurani manusia telah mati disitu. Keselamatan rakyat bukan lagi prioritas bagi para aparat, yang diutamakan adalah keselamatan mereka sendiri (berdasarkan klarifikasi driver mobil brimob). 

Lalu dimana keadilan yang tercantum pada sila ke-5 pancasila? Wajarkah peristiwa yang menimpa oleh Affan Kurniawan sebagai rakyat Indonesia yang katanya dilindungi oleh aparat kepolisian?

Peristiwa yang menimpa Affan Kurniawan mengundang kemarahan para driver ojek online di seluruh Indonesia. Pada 28 Agustus, para driver ojek online tersebut secara serentak mengadakan aksi di beberapa kota di Indonesia termasuk Solo. Aksi ini diikuti oleh masyarakat umum dan mahasiswa. Namun, aksi tidak berjalan dengan baik. Belum ada aspirasi yang disampaikan, tetapi sudah ada lemparan gas air mata. Banyak masyarakat yang terkepung oleh aparat. Fasilitas umum dirusak. Gedung DPRD Kota Surakarta dibakar. Dalam rentang 24 jam pun ada adu tembakan, bahkan para aparat pun memerintahkan untuk menembak massa dan disasarkan ke kepala hingga memakan korban yakni mahasiswa UNS. Ini bukan lagi protes masyarakat kepada pemerintah, tetapi perang masyarakat dengan aparat kepolisian.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kepercayaan masyarakat telah dihancurkan berkali-kali. Kekecewaan masyarakat kepada kebijakan yang nihil perubahan. Bungkam nya pemangku jabatan disaat negara sedang gonjang ganjing semakin memperkuat bahwa aspirasi rakyat hanya sebagai angin lewat. Yang katanya sebagai wakil rakyat, justru malah pergi ke luar negeri disaat rakyat sedang memperjuangkan keadilan. Ini adalah bentuk nyata dari ketidakpedulian pejabat terhadap kepentingan rakyat. Perlu ada perubahan yang besar untuk memperbaiki sistem yang sudah terlampau kacau. Revolusi total harus dilakukan demi keberlangsungan negara Indonesia yang lebih sistematis, damai, dan sejahtera. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Abadi perjuangan

Oleh : Mahda Khufiati