Peran Muhammadiyah dalam Mendidik Karakter Bangsa

Muhammadiyah di bidang pendidikan telah ada sejak zaman kolonial tahun 1911 oleh K.H Ahmad Dahlan yang telah didirikan sekolah bergaya modern dengan nama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, yang terletak di kampung Kauman, Jogjakarta. Muhammadiyah percaya, bahwa dengan adanya pendidikan akal pikiran dan budi pekerti masyarakat dapat dicerahkan. Sehingga, mereka sadar siapa mereka, di mana mereka, dan untuk apa mereka.

Hingga sampai ke abad 21 memasuki ke-106 tahun kelahirannya, Muhammadiyah telah mendidik karakter bangsa melalui ribuan sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tentu saja, lembaga-lembaga pendidikan itu bukan hanya bentuk pembekalan moral kepada generasi bangsa, tetapi juga membantu masyarakat agar keluar dari masalah-masalah sosial, ekonomi dan budaya tanpa membeda-bedakan suatu golongan, suku, ras, agama, apalagi pilihan politik.

Oleh karena itu, dalam perspektif sejarah Kuntowijoyo mengatakan bahwa, pendidikan Muhammadiyah meletakkan sistemnya dengan adanya perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di samping itu, pendidikan Muhammadiyah dapat dikatakan berhasil. Karena mampu memadukan iman dan kemajuan teknologi di tengah semangat perubahan zaman. Jika kita memahami dengan baik dan bijak, terkait pendidikan di Muhammadiyah tidak mengarah pada ekstremisme keagamaan yang sempit. Akan tetapi, mampu untuk diarahkan pada perubahan sosial dengan semangat modernisme dengan visi berkemajuan. 

Muhammadiyah mendorong perubahan di segala bidang kehidupan sebagai simbol kemajuan bangsa tanpa meninggalkan nilai-nilai moralitas agama. Oleh karena itu, Kuntowijoyo menegaskan bahwa, tanpa Muhammadiyah tidak bisa dibayangkan adanya kelompok terpelajar yang sanggup hidup di tengah-tengah peradaban modern tanpa terpecah kepribadian dan imannya. Tak hanya itu, sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Indonesia Muhammadiyah dalam persoalan sosial dan politik kebangsaan selalu berdiri di tengah menuntut masyarakat. Supaya tidak terjebak dalam konflik-konflik elektoral atau konflik terkait dengan sistem pemerintahan yang saat ini sedang marak terjadi dan ramai diperbincangkan. Khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Sehingga, muncul lah masalah-masalah baru yang dapat memecah kerukunan antar bangsa dan negara. Artinya sikap itu adalah bukti modernisasi Muhammadiyah yang mendahulukan moralitas dengan semangat persatuan dan kesatuan.

Mengukur Masalah Karakter Bangsa

Terdapat dua variabel penting dalam mendidik karakter bangsa yaitu lembaga pendidikan dan lingkungan sosial masyarakat. Keduanya merupakan tempat yang paling berpengaruh dalam upaya nilai-nilai dari kebangsaan. Namun, persoalan berbagai persoalan terus selalu muncul mengelilingi diantara keduanya. Sebagai contoh, misalnya di lembaga pendidikan sesuai data tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 161 kasus pendidikan terdiri dari anak korban tawuran sebanyak 14,3%, anak pelaku tawuran sebanyak 9,3%, anak korban kekerasan dan bullying 22,4%, anak pelaku kekerasan sebanyak 25,5%, dan anak korban yang dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikutan ujian dan putus sekolah sebanyak 18,7%.

Data ini menunjukkan kasus kekerasan dan sebagian menjadi kasus terbanyak di lembaga pendidikan kita. Dan diawali pada tahun 2019 juga sudah terdapat 24 kasus yang dilaporkan ke KPAI dan dari laporan itu mayoritas adalah kasus kekerasan dan bullying.

Persoalan tersebut sangat bertentangan dengan nilai karakter bangsa. Karena karakter bangsa sangat menghargai moralitas agama dan keadaan sosial. Dan perilaku koruptif juga dilakukan oleh pejabat negara dan petinggi partai politik adalah bukti nilai kejujuran dan keadilan. Dengan minimalnya karakter bangsa yang telah dilanggar dengan kasus korupsi di tanah air ini yang semakin menjadi-jadi, hal tersebut sudah sangat lumrah bagi para penguasa.

Bagaimana tidak, baru-baru ini sejumlah petinggi partai di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akhir tahun 2019 lalu, di kota Malang kasus korupsi massal terdapat sejumlah 41 pejabat. Diungkapkan bahwa, Pancasila karakter bangsa sebagaimana apa yang tertuang dalam sila kedua mengamalkan nilai kejujuran dan keadilan beserta adanya hajatan demokrasi 5 tahun seperti yang dilakukan tahun ini menyisihkan berbagai persoalan di masyarakat yang sudah hilang rasa toleransi, tenggang rasa dan menghargai satu sama lain sekejap hilang dari kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat.

Dengan persoalan itu, sikap toleran terhadap sesamanya hanya karena berbeda pilihan politik. Di samping itu, konflik horizontal ramai terjadi oleh fanatisme dan agama yang mengeras pada kerukunan dan persatuan bangsa. Dan ingin dipecah oleh pemaksaan kehendak politik dari beberapa pihak yang memang mempunyai beberapa perbedaan pendapat antara golongan satu dengan golongan lainnya dan menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah telah ramai dilakukan di bangsa dan negara ini. Dengan menutupi pihak lain dan menuduh serta menjadikan sebuah aliran suci menjadi aliran sesat dan mereka golongan yang menjadikan sesat dan tidak masuk akal apalagi dalam konteks politik yang disangkut pautkan dengan agama.

Upaya Solutif

Melihat berbagai persoalan di atas, Muhammadiyah tidak boleh diam dan berhenti bergerak. Sebab sepenuhnya karakter bangsa tersebut akan terus ada dan hanya perubahan wujud berubah secara wujud. Oleh karena itu, peran pendidikan Muhammadiyah perlu diperkuat dan membentuk serta mengawal karakter bangsa yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai orang yang peduli terhadap masyarakat. Serta kedepannya mampu diamalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam seperti Islam sebagai bentuk dari rahmatan lil alamin telah diciptakan oleh Muhammadiyah dalam berbagai konsep dan praksis gerakan termasuk pendidikan. Hal itulah yang layak untuk diperkuat dan dipertahankan. Agar kedepannya mampu mencetak generasi muda sebagai penerus bangsa yang bisa menciptakan negeri baldatun tayyibatun warabbun Gafur. Amin.

Penulis : Septi Sartika (Tim Redaktur Pelaksana IMM Pos)